Jelang Akhir Semester Pertama Penyerapan Dana Baru 22 Persen
PEWARTA: SULISWAN BENGKULU UTARA SENIN 22 MEI 2017
PORTAL – Berangnya pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara yang dilontarkan pada hearing pengesahan 3 Raperda Jumat (19/05) silam melalui juru bicaranya Dedi Syafroni (Roni) yang secara tegas minta kepada pihak eksukutif agar segera mencopot Kadis PU Heru Susanto karena dinilai lamban, dilanjutkan dengan sidak langsung ke dinas tersebut. Senin (22/05).
Alasannya, dikarenakan hingga penghujung bulan mei belum ada satupun paket proyek APBD yang telah dihelat proses lelangnya,. disamping itu penyerapan dana jelang akhir semester pertama baru tercapai sebesar 22 persen, sehingga pihak dewan menganggap PUPR kurang beres.
“Pada prinsipnya, anggaran di Dinas PUPR belum terserap, masa hingga akhir bulan mei baru 22 persen, selain itu proses lelang belum ada satupun yang digelar, dengan alasan server dan lain sebagainya, waka pada hearing kemarin kami minta Kadis PU supaya dicopot oleh Bupati,” tukas anggota komisi III Dedi Syafroni, Senin. (Baca: Dewan Berang Bupati Diminta Segera Copot Kadis PUPR )
Lanjut Roni, pihak pelaksana yang merupakan pengusaha bidang jasa konstruksi sudah lelah menunggu, hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pihak PUPR, hambatan dan kendala teknis yang dikemukakan tidak dapat diterima bila sudah hampir berakhir semester pertama belum juga ada kegiatan.
“Saat ini sudah hampir habis masa semester pertama, masa belum ada juga kegiatan yang digelar? ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pihak eksekutif terhadap Kepala Dinas PUPR,” tandas Roni.
Sidak Dewan ke PUPR Senin, Ketua Komisi III Mohtadin SIp bersama anggota komisi kala itu langsung ke Ruang Bina Marga kemudian dilanjutkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diterima oleh Ketua ULP Syafrial Oswari.
“Mungkin dalam pembangunan fisik pihak pemerintah daerah tidak mempunyai taget sehingga proyek dibiarkan molor dan belum juga dilaksanakan, atau bisa jadi disebabkan kurangnya transparansi dan tarik ulur yang dilakukan oleh kadis PU,” kata Mohtadin.
Ketua ULP Syafrial Oswari, kepada awak media kala itu malah mengatakan selain server mengalami kerusakan, keterlambatan tayang pengadaan barang dan jasa memang disebabkan oleh lambatnya pihak dinas memasukkan data ke ULP.
“Proses ini terlambat disebabkan oleh server kita rusak, selain itu juga disebabkan oleh pihak dinas masing-masing yang lambat memasukkan data ke ULP,” terang Oswari.
Editor : Uj
