Hutan Negara di Kaur Porak Poranda Akibat Ulah Investor Tambak Udang

PEWARTA: RAI SAPUTRA/HASRIL ISWANTO – KAUR 
PORTAL – Miris, akibat aktifitas salah satu investor yang bergerak dibidang tambak udang di desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, telah merusak hutan negara di daerah itu. Tambak udang bseluas sekitar 60 hektar berlokasi di kawasan perkebunan tersebut dinilai tidak mematuhi amanat rencana tata ruang wilayah kabupaten Kaur nomor 4 tahun 2012.
Bukan hanya itu, akibat dari limbah tambak udang milik PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) ini juga mencemari air sungai negeri di desa Wai Hawang Kecamatan Maje dan merusak spadan pantai serta trumbu karang di areal tersebut.   
Menanggapi hal itu, Camat  Maje kabupaten Kaur, Ahmad Marzuki, kepada awak portalbengkulu.com mengatakan, kanal milik perusahaan tambak udang sebagian masuk dalam lokasi Taman Wisata Alam (TWA) Wai Hawang regional 95, terutama di bagian sebelah pantai.
“Pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu meminta perusahaan tambak segra menimbun kanal dalam TWA/Hutan Negara apabila tidak di timbun maka luas TWA tidak mencukupi, Kemudian BKSDA juga sudah memasang tapal batas atau patok TWA,” kata Marzuki.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kaur, Alfian SH menegaskan, bulan Agustus 2017 ini PT.DPPP harus meregister perizinan. 
“Apabila mereka tidak bisa melengkapi perizinan sesuai dengan aturan yang di tetapkan, maka akan kita cabut izin nya, saat ini perusahaan tambak PT.DPPP belum memiliki izin pembuangan limbah,hasil tes uji emisi penggunaan Genset,hasil uji labor air limbah,” jelas Alfian.
Sayangnya Manager PT. DPPP Adi Sutedjo, hingga berita ini ditayangkan belum bisa ditemui oleh awak media ini, untuk diperoleh penjelasannya.
Parahnya lagi, Salah satu warga Linau, Simarjon Mengatakan PT. DPPP belum memiliki sertifikat HGU sehinggabukan hanya dampak aktifitas yang merugikan tetapi pajak dari hasil panen PT DPPP juga raib lantaran tidak memiliki izin.
“Daerah dirugikan, sebab hasil panen tambak belum bisa di kenakan pajak apabila belum memiliki sertifikat HGU, meskipun PT. DPPP sudah mengeluarkan biaya Ratusan Juta untuk pengurusan sertipikiat HGU, saya tegaskan dana itu bukan PAD dari hasil panen udang melainkan mengurus perizinan HGU seluas lebih kurang 4 Hektar,” tandas Simarjon.
Kanal/siring dlm lokasi TWA (Hutan Negara) terumbu karang desa Linau Rusak dan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kaur Alfian SH
banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *