PEWARTA : RUDHY M FADHEL
PORTAL LEBONG – Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Lebong. Kunjungan kerja dimaksud untuk pengawasan terkait administrasi dan anggaran keuangan bidang kesehatan yang menjadi naungan Komisi I .
Kedatangan Komisi I lansung dipimpin oleh Ketua Komisi, Wilyan Bachtiar didampingi anggota Mahdi, Ansyori dan Fiter Saputra diterima langsung Kepala Dinkes Lebong, Rachman SKM, M.Si, Sekdis Eropa dan Kasubag Keuangan Evan Marta. Sejumlah permasalahan dibahas, agar kedepannya pelayanan dasar bidang kesehatan bagi masyarakat lebih merata.
Ketua komisi 1 Wilyan Bachtiar menyampaikan bahwa kedatangan mereka dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terkait administrasi dan anggaran bidang kesehatan. Apalagi pihaknya baru selesai melaksanakan reses, terdapat sejumlah masukkan dalam pelayanan kesehatan terutama bidang pelayanan BPJS.
“Kita ingin cari solusi terkait BPJS Jamkesda yang tepat sasaran, ada yang layak tetapi tidak menerima. Bahkan sampai terbawa masalah politis, misalkan Kades tidak memasukkan warga yang sangat layak menerima didesanya karena suatu alasan. Hal sekecil itu pun harus kami perhatikan karena masukan ini banyak disampaikan langsung dalam reses,” ujar Wilyan .
Mengenai penganggaran, lanjut Wilyan, bidang kesehatan masih banyak sekali dibutuhkan seperti pembangunan Puskesmas baru terpenuhi sekitar 60 persen. Sedangkan dalam anggaran 2020, baru dianggarkan rumah dinas dokternya bukan puskemasnya.
“Untuk itu, terkait anggaran kita dari Komisi I DPRD Lebong siap bersama Dinkes Lebong ke Kementerian terkait, kalau perlu langsung ke Bappenas. Minimal orang pusat tahu dengan sinergitas kita, ini kebutuhan Kabupaten Lebong bidang kesehatan,” tegas Wilyan.
Sementara itu, Kepala Dinkes Lebong Rachman menyambut baik dukungan dan kunjungan kerja Komisi I DPRD Lebong. Dikatakan Rachman, memang banyak hal yang harus disinergikan dengan pihak legislatif untuk kemajuan bidang kesehatan di Kabupaten Lebong. Diakuinya, keterbatasan anggaran memang membuat pihaknya tidak bisa berbuat lebih banyak dalam melayani masyarakat, khususnya bidang kesehatan. Namun hal itu juga tidak membuat pihaknya mundur untuk berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan pembangunan khususnya bidang kesehatan dapat secara bertahap kita benahi dan kami sangat terbuka untuk dikritik agar bisa meningkatkan mutu layanan pada masyarakat. Kami juga seolah mendapat dukungan yang besar, karena Komisi I DPRD Lebong siap mendampingi untuk mengejar program pusat,” ucap Rachman.
Dijelaskan Rachman, untuk BPJS saat ini sekitar 78 persen warga Lebong sudah memiliki kartu, kalaupun ingin men-cover seluruhnya minimal diperlukan anggaran sekitar Rp.29 Milyar. Sedangkan saat ini baru tersedia sekitar Rp 14 Milyar, jadi masih banyak kekurangan sekitar Rp 15 Milyar. Dari jumlah itu, 30 ribuan diantaranya merupakan penerima Jamkesda atau premi yang setiap bulannya ditanggung oleh Pemkab Lebong.
“Data yang kami gunakan adalah data warga kurang mampu yang ada di Dinas PMD Sos, yang selanjutnya kami sandingkan dengan data Dukcapil. Data ini terus kami update jika ada mutasi data, seperti ada yang meninggal dan lainnya,” tutupnya.
