Dinkes dan Satgas Covid-19 Hearing Bersama DPRD Lebong

0
264

PEWARTA : RUDHY M FADHEL
PORTAL LEBONG – Sempat ditunda, hearing antara DPRD dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Lebong akhirnya digelar pada Selasa (21/04) di ruang rapat internal DPRd Lebong pukul 14.01 WIB siang yang langsung dipimpin olek Ketua DPRD, Carles Ronsen.

Dalam mukadimah hearing, Carles sempat mengkritisi kinerja Satuan Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Sehingga pihak legislatif meminta keterangan dari Satgas gugus tugas berikut data dan penjelasan secara parsial.

”Datanya mesti lengkap untuk sebagai bahan evaluasi dan perencanaan berikutnya,” ungkapnya.

Dikonfirmasi oleh awak media ini setelah usai mengikuti hearing, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, Rachman SKM, M.Si menyampaikan bahwa.

‘Diantara kesimpulan yang kita sepakati dalam hearing dengan pihak legislatif tadi adalah antara lain pertama dewan sangat mendukung upaya pencegahan wabah corona, dewan meminta kepada kita agar dilakukan upaya peningkatan validasi data dan pengawasam terhadap orang yang masuk ke wilayah Kabupaten Lebong yang berasal dari wilayah zona merah. Dan pihak DPRD juga meminta agar kita memberikan perhatian terhadap orang yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, seperti memberikan bantuan akomodasi dan lain lain,” paparnya.

”Berikutnya pihak DPRD meminta adanya upaya peningkatan pengawasan oleh perangkat desa terhadap warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri diduga mereka yang datang dari wilayah zona merah dan dalam tenggang waktu yang semestinya melakukan isolasi secara mandiri , namun masih berkeliaran,” imbuhnya.

Terkait sikap kritis pihak DPRD tentang Alat Pelindung Diri (APD) yang sangat minim digunakan oleh Petugas Posko covid-19 di perbatasan Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara serta Lebong dan Rejang Lebong, Rachman menyampaikan.

”Alat Pelindung Diri dimaksud masih dalan proses pemesanan dengan pihak distributor. Intinya bahwa DPRD siap mendukung apapun keperluan dan strategi pencegahan covid-19 ini dan meminta agar seluruh posko memberikan akses data melalui satu pintu dan seluruh data screning harus lengkap dan ada di data surveilence,” tutup Rachman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here