Tak Hadiri Paripurna Pengesahan Raperda APBD 2021, Bupati/Wakil Bupati Mukomuko Dinilai ”Lepas Tangan”

0
357

PEWARTA : DIA
PORTAL MUKOMUKO – Pada Rabu (30) malam, sekitar pukul 22.01 WIB, DPRD Kabupaten Mukomuko menggelar rapat paripurna pengesahan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2021. Rapat Paripurna diikuti seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD dan dihadiri Forkopimda Kabupaten Mukomuko.

Sayangnya, rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Mukomuko, M Ali Saftaini, SE tidak dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko. Padahal, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati terbilang sangat penting dalam hal ikut serta menentukan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan 2021 mendatang.

Meski demikian, rapat paripurna tetap dilangsungkan. Hanya saja, Raperda APBD tahun 2021 tidak ditetapkan. Sedangkan untuk payung hukum pelaksanaan kegiatan tahun 2021 mengikuti PP nomor 12 tahun 2019 dan kembali pada kebijakan Kepala Daerah.

Imbas dari tidak ditetapkannya Raperda APBD 2021 bakal berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mukomuko yang terancam tidak akan terealisasi secara maksimal. Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko dinilap lepas tangan untuk kelangsungan pembangunan daerah. Jelas, kondisi itu akan kembali mengecewakan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, M Ali Saftaini, SE mengatakan bahwa rapat paripurna semestinya dihadiri Bupati/Wakil Bupati Mukomuko. Belum diketahui apa alasannya sehingga tidak ikut menghadiri.

“Inikan pengesahan untuk kegiatan tahun 2021. Harusnya salah satu dari mereka (Bupati/Wakil Bupati) hadir. Kami tidak bisa menunda rapat paripurna lagi, karena ini sudah masuk pada masa sidang 3 tahun 2020. Semunya harus tuntas, makanya kita gelar sampai larut malam,” ungkap Ali.

Menurut Ali Saftaini, dalam rapat paripurna yang digelar, Raperda APBD Tahun 2021 tidak ditetapkan. Dan untuk payung hukum pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 mengikuti PP nomor 12 tahun 2019.

”Karena Perdanya tidak ada dan tidak ditetapkan, maka pelaksanaan kegiatan tahun 2021 akan menjadi kewenangan Kepala Daerah dengan payung hukum mengikuti PP nomor 12 tahun 2019,” tutup Ali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here