PEWARTA: FIRDAUS BENGKULU UTARA
 |
| Foto: Bupati BU terima pembahasan dari Ketua DPRD |
PORTAL – Suasana paripurna DPRD Bengkulu Utara dengan agenda pembahasan Laporan keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati BU tahun 2016, sempat menghangat, lantaran menurut Dewan, banyak terdapat catatan hitam dan menilai Bupati Ir Mi’an lamban dalam menjalankan keinerjanya.
“Sangat disesalkan dengan statemen sebelumnya yang mangatakan mempercepat pembangunan tidak ingin kegiatan tertunda di akhir tahun, namun faktanya malah sebaliknya. Pada akhir tahun 2016, banyak sekali kegiatan yang dinilai kurang beres alias tidak terselesaikan,” ungkap Slamet pada kesempatan penyampaiannya.
Lebih jauh Slamet membeberkan, Pemerintahan yang sejak semula diinginkan tanpa adanya intervensi politik. pada kenyataannya sejumlah kepala SKPD diangkat berdasarkan kedekatan emosional, Padahal menurut Dia, jika kepemimpinan itu dijalankan dengan profesionalisme, dapat dipastikan BU bisa maju dan berkembang seperti halnya daerah lain.
“Pencapaian target PAD masih snagat rendah sekali, ini juga menjadi catatan penting bagi Bupati. mengingat para unsur peringgi di eksekutif tersebut diangkat berdasarkan kedekatan, bukan dinilai dari profesionalisme. Harapan kita kedepan ini dapat diubah, agar dalam menjalankan tugasnya kepala SKPD dapat berjalan tepat waktu serta sesuai dengan regulasi,” tandasnya.
Bupati BU Ir. Mi’an yang ditemui awak media usai Paripurna menyikapi dengan legowo terhadap kritikan legislatif. Dirinya mengaku sangat senang dengan adanya kritikan seperti itu dan dapat menjadi referensi dalam menjalankan pemerintahan untuk tahun 2017 ini.
“Kita tampung semua apa yang dikatakan merupakan kekurang kita di tahun lalu, dan akan kita perbaki di tahun 2017ini. Semoga saja dengan adanya kritikan demikian, kita dapat memperbaikinya dan menjadi lebih baik pula untuk pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara ini,” kata Bupati.
Paripurna LKPJ, yang menurut penilaian dewan, Bupati BU bayak gagalnya tersebut, dihadiri oleh Ketua DPRD BU Aliantor Harahap, SE didampingi Waka I dan Waka II, Bupati BU Ir. Mi’an serta segenap anggota DPRD BU dan unsur pimpinan FKPD, SKPD dilingkungan Pemkab BU,
Terbukti, sudah dipenghujung bulan april, belum juga digelar lelang/tender LPSE atau oleh Dinas terkait lainnya seperti Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Dinas Pendidikan, kemudian banyak dana swakelola bersumber dari DAK pada SKPD yang masih menggantung.
Editor: Uj
