PEWARTA: SULISWAN
PORTAL BENGKULU UTRA – Menyusul diajukannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Arma Niaga yang telah diajukan oleh pihak eksekutif kabupaten Bengkulu Utara dan tengah dibahas oleh DPRD setempat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) mempersiapkan segenap data yang dibutuhkan.
Salah satu langkah perampungan data, untuk menghadapi pembahasan pembubaran Arma Niaga yang terletak di Desa Talang Denau ini, BPKAD BU gelar rapat persiapan hearing bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) BU, Sabtu (08/04).
Kepala BPKAD BU Drs Kisro Zanito MM, kepada awak media usai rapat mengatakan, pihaknya mempersiapkan data untuk menghadapi hearing pembahasan Raperda pembubaran Arma Niaga tanggal 14 April mendatang.
“Kita mengadakan rapat hari ini untuk persiapan hearing dengan DPRD membahas tentang Raperda pembubaran perusahaan daerah Arma Niaga,tanggal 14 Aapril, sekaligus merampungkan pendataan aset,” kata Ito (Sapaan Kisro Zanito).
Hal senada juga diungkapkan oleh kepala DPMPTSP kabupaten Bengkulu Utara, Zulkarnain, ia mengatakan, pihaknya saat ini sudah mempersiapkan bahan yang akan di bahas pada hearing dengan DPRD.
“Berdasarkan pengecekan data Aset yang ada, Bahan materi untuk di jelaskan waktu hearing dengan DPRD tanggal 14 pelajari dan sudah kami persiapkan,” Ujar Zulkarnain.
Lahan Pabrik Minyak Goreng Belum Bersertifikat
Sejak berdiri puluhan tahun lalu, aset milik Pemda BU yang didirikan pabrik minyak gorengdi desa Talang Denau kecamatan Arma Jaya belum memiliki sertifikat, dan hanya sebatas akta jual beli.
Hal ini diakui oleh Kisro, ia sendiri tidak mengetahui dahulunya lahan tersebut dibeli dengan keperluan apa, lantaran sudah terjadi di empat periode bupati.
” Kami akui itu kelalaian, karena sejak dibelinya lahan itu yang seharusnya segera dibuatkan pengamanannya sebagai aset Pemkab BU, namun sertifikat belum dibuat oleh pihak Pemkab dizaman tersebut,” kata Kisro.
Editor: Junaidi
