PEWARTA : RUDHY M FADHEL
PORTAL LEBONG – Sikap tegas Bupati Lebong, H Rosjonsyah S.IP, M.Si patut mendapat apresiasi. Betapa tidak, sikap malas-malasan jajaran Pemerintah Kabupaten Lebong yang bertugas di posko Covid-19 akhir-akhir ini disikapi dengan tegas. Sebagaimana yang disampaikannya didepan para awak media seusai menerima dan menyalurkan bantuan APD dan wastafel portable di halaman Kantor Bupati Lebong pada Selasa 14 Juli 2020.
“Jangan main-main dengan Covid-19. Ini untuk keselamatan masyarakat Kabupaten Lebong. Kita tidak bisa mempertaruhkan keselamatan masyarakat. Dengan status New Normal ini kita jangan terlena dengan status kita yang satu satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang mampu mempertahankan Zona Hijau. Dengan status New Normal ini semua orang dari berbagai tempat atau zona merah dimungkinkan masuk ke Kabupaten Lebong dan berinteraksi,” ungkapnya dengan nada tinggi.
”Untuk hal hal ini fungsi daripada posko Covid-19 yang ada di perbatasan kabupaten sangat urgent dan penting sekali. Karena dimulai dari posko Covid-19 tersebut, kita bisa dan dapat melakukan filterisasi terhadap orang–orang dari daerah luar kabupaten yang dimungkinkan membawa dan menyebarkan covid-19,” imbuh Rosjonsyah.
Rosjonsyah saat menjawab pertanyaan awak media ini terkait melemahnya pelayanan pemeriksaan di posko Covid-19 yang berlokasi di perbatasan kabupaten sebagaimana yang diberitakan media ini beberapa hari lalu dengan tegas menyampaikan.
“Tadi saya sudah menyampaikan perintah secara lisan melalui kepala dinas kesehatan agar pelayanan pemeriksaan kesehatan di posko Covid-19 titik perbatasan kembali dimaksimalkan. Dan tingkatkan lagi jika ada masalah. Apakah itu proposal terkait anggaran/pembiayaan segera laporkan kepada saya,” ujar Rosjonsyah.
Sekedar mengulas, bahwa sejak beberapa waktu lalu ada beberapa klaster yang tergabung di dalam Satuan Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebong yang sudah tidak lagi melaksanakan tugas. Beredar isu bahwa ketidkhadiran para petugas tersebut dikarenakan terkait sulitnya pencairan anggaran di OPD terkait.
