PEWARTA : RUDHY M FADHEL
PORTAL LEBONG – Terkait adanya dugaan kelebihan bayar dan indikasi penggandaan titik/objek dasar tagihan sehingga membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong mengalami kebocoran dan dirugikan dari sektor keuangan dan yang menjadi sebab terjadinya kerugian negara. Hal mana diduga disebabkan oleh adanya tagihan biaya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari dan oleh Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) ULP Rayon Muara Aman yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan nyatanya.
Dimana menurut pengamatan awak media ini permasalahan tersebut sedang terjadi tarik menarik kepentingan oleh pihak-pihak yang terkait dari satu sisi dan sisi lainnya masih bergerak liar.
Hangatnya permasalahan ini menjadi perbincangan publik di Kabupaten Lebong ditanggapi oleh Politikus Partai Gerindra, H Sriwijaya yang tiada lain adalah anggota DPRD Lebong dan Pip Haryono, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Anggota DPRD masing-masing dari komisi 2. Terkait kemelut yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dalam hal ini Dinas PUPR-Hub atas adanya dugaan kelebihan bayar dan tidak sesuainya nilai dan jumlah tagihan LPJU oleh PLN ULP Rayon Aman.
“Kita akan segera jadwalkan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yaitu Dinas PUPR-Hub Lebong sebagai leading sektor yang menangani listrik penerangan jalan umum dan pihak PLN ULP Rayon Muara Aman,” ungkap Sriwijaya yang di amini oleh Pip Haryono.\
Pada Selasa (28/7), Kepala Dinas PUPR-Hub Lebong, Jhoni Prawinata SE, MM melalui Kasi Pengendalian Bidang Perhubungan, Feri Jurnalis dijumpai awak media di kantor menyampaikan bahwa mereka merasa lucu dan menilai pihak PLN ULP Rayon Muara Aman tidak memiliki komitmen dan profesionalitas dalam memanagemen pekerjaan yang berhubungan denga nilai nominal tagihan terkait LPJU Kabupaten Lebong.
”Sebagaimana yang pernah saya sampaikan terdahulu kita tidak mau terjadi kebocoran-kebocoran terkait hal ini di masa yang akan datang. Untuk itu kita lakukan pembenahan dan perbaikan. Seyogyanya pihak PLN ULP Rayon Muara Aman jangan plin plan. Ini uang negara, ini uang rakyat. Semuanya harus dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya,” ungkap Feri Jurnalis dengan nada Geram.
”Akan saya paparkan dengan rinci dan sedetail-detailnya terkait hal ini jika kami dipanggil hearing pihak DPRD. Untuk pemakaian bulan Juni yang harus kami bayarkan ada dua slip tagihan. Ada satu slip tagihan bernilaikan nominal Rp 105.559.592.- dan satu lagi ada slip tagihan dengan nilai Rp 14.895.512. Sungguh aneh dan lucu sekali kinerja pihak PLN ULP Muara Aman. Emang ini uang nenek saya yang seenaknya bisa dan boleh kami berikan sesuka hati,” pungkasnya dengan ketus menutupi percakapan.
