PEWARTA : YADI
PORTAL MUKOMUKO – DPRD Mukomuko menyampaikan rasa kegelisahan serta keraguan terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dapat terlaksana tepat waktu. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Mukomuko belum menyampaikan draf Raperda APBD tahun 2026 untuk dilakukan pembahasan. Bahkan, rencana pembahasan Rancangan APBD 2026 di tingkat komisi di DPRD Mukomuko yang telah dijadwalkan hari ini, tertunda lantaran eksekutif tidak hadir.
Wakil Ketua I DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, SE, membenarkan bahwasanya pembahasan RAPBD 2026 di tingkat komisi-komisi terpaksa ditunda lantaran ketidakhadiran eksekutif.
”Kawan-kawan komisi, hari ini mereka telah menjadwalkan pembahasan RAPBD 2026, tetapi terpaksa ditunda karena ketidakhadiran eksekutif. Sesuai jadwal Banmus yang telah disepakati, bahwasanya terhadap Raperda APBD 2026, saat ini telah memasuki tahap pembahasan di tingkat komisi-komisi. Untuk Komisi I dan Komisi II, memang diakui mereka sudah menyampaikan undangan pembahasan ke masing-masing OPD mitra kerja. Sementara untuk Komisi III, memang belum menyampaikan undangan pembahasan dengan pihak OPD mitra Komisi III. Karena Komisi III rencananya menjadwalkan untuk pembahasan pada tanggal 10 sampai dengan 19 Oktober mendatang,” ungkap Wisnu Hadi.
Ditambahkan Wisnu, penjadwalan ini masih dikategorikan sesuai dengan jadwal Banmus yang telah disepakati dengan pihak eksekutif. Pertimbangannya, laporan komisi-komisi hasil dari pembahasan dengan mitra kerja itu dijadwalkan pada Hari Senin tanggal 20 Oktober 2025.
”Harusnya, data pendukung untuk melakukan pembahasan Raperda RAPBD sudah harus lengkap. Fakta yang mencengangkan, eksekutif mempunyai alasan klasik, data pendukung pembahasan RAPBD belum siap untuk diproses pembahasan. Itulah yang menjadi alasan mengapa pengesahan RAPBD terancam molor. Kami masih menunggu dan akan kembali berkoordinasi dengan jajaran DPRD untuk disampaikan kepada pihak Pemkab Mukomuko,” tutup Wisnu.(adv)
