PEWARTA : DIA
KAMIS 26 JULI 2018
PORTAL MUKOMUKO – Mayoritas pimpinan perusahaan kelapa sawit dan pabrik pengolahan minyak CPO di Kabupaten Mukomuko, keberatan untuk membeli tandan buah segar milik petani sesuai ketetapan. Padahal tim perumus harga komoditas pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan harga sawit sebesar Rp 1.200 per-Kg. Sementara harga sawit di Kabupaten Mukomuko saat ini yang diterima masyarakat masih berkisar Rp 700 sampai Rp 750 per-Kg. Hal ini langsung mendapatkan tanggapan langsung Bupati Mukomuko, Choirul Huda, SH. Beberapa hari lalu, bupati memanggil seluruh pimpinan perusahaan dan melakukan pembahasan.
Alasan perusahaan kelapa sawit di daerah itu keberatan membeli sawit sesuai dengan harga ketetapan karena sulitnya mereka menjual minyak mentah kelapa sawit atau CPO, rendahnya kualitas buah petani sehingga berimbas kepada hasil produksi pabrik CPO dan kapasitas tangki timbun di pabrik penuh.
””Kami tidak bisa mengikuti harga beli sawit sesuai dengan ketetapan tim pemerintah provinsi. Karena bisa mengancam keberadaan perusahaan dan akhirnya perusahaan bisa tutup,” kata Kepala Humas PT. Daria Dharma Pratama (DDP) Ipuh, Samirana saat menyampaikan dihadapan bupati.
Bahkan, ada sejumlah perusahasan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 hingga awal Agustus mendatang tidak menjual CPO. Kemungkinan besar harga beli TBS kelapa sawit akan kembali mengalami penurunan.
“Informasi yang saya peroleh dari pimpinan, hingga awal bulan Agustus mendatang, perusahaan tidak menjual minyak CPO. Sehingga bahan mentah yang ada masih tersimpan di tangki timbun,” kata Staf Marketing PT. SSJA Lubuk Pinang, Jeri.
Bupati Mukomuko, Choirul Huda meminta seluruh perusahaan kelapa sawit di daerah pabrik di daerah untuk membeli TBS kelapa sawit sesuai dengan aturan yang ada.
“Saya minta ikuti aturan yang ada. Ini bukan penekanan atau lainnya. Melainkan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Jangan sampai penurunan harga sawit di daerah itu mengganggu perekonomian masyarakat dan berdampak pada seluruh perputaran perekonomian,” pungkas bupati.
