PEWARTA : RUDHY M FADHEL
PORTAL LEBONG – Menindak lanjuti hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Lebong tanggal 1 september 2020 akan melaksanakan rapat kerja pembahasan KUA PPAS APBD TA 2021 antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebong dengan komisi-komisi yang ada di DPRD Lebong.
Pada Selasa 15 September 2020 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong dan RSUD Lebong menggelar rapat sebagaimana dimaksud. Hanya saja rapat yang semula akan digelar di ruang komisi 1 akhirnya berpindah ke ruang rapat internal DPRD. Hal mana disebabkan oleh banyaknya jumlah peserta baik dari jajaran Dinkes dan RSUD yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinkes, Rachman SKM, M.Si dan Direktur RSUD Lebong, dr. Ari Afriawan yang ikut langsung hadir dan memimpin tim untuk hadir dalam rapat.
Sehingga melebihi kapasitas dan daya tampung ruangan komisi 1. Atas inisiatif Sekwan, Indra Gunawan, rapat kerja pembahasan KUA PPAS APBD TA 2021 dilanjutkan di ruang rapat internal DPRD Kabupaten Lebong.
Dikonfirmasi oleh awak media ini, Kepala Dinkes, Rachman menyampaikan bahwa rapat pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021, yang sudah dilaksanakan dengan pihak DPRD pada Selasa siang hingga berakhir pada pukul 18.00 WIB, membahas berbagai macam rencana kegiatan tahun 2021 dan mengajukan usulan kegiatan yang belum masuk dan urgent. Serta kegiatan yang sudah masuk agar dipertahankan pada pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Banggar DPRD Kkabupaten Lebong.
Ditambahkan oleh Rachman, bahwa ada berapa usulan tambahan yang belum dimasukkan dan urgent. Usulan yang dipertahankan dan ditambahkan adalah berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkhusus Bidang Kesehatan (BidKes).
Saat ditanyakan terkait nilai nominal dari akumulasi usulan, Rachman memberikan jawaban bahwa.
“Nilainya belum, tadi yang kita paling utamakan adalah masuknya usulan tersebut dalam program pengusulan terlebih dahulu. Kami minta kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti program hipertensi, diabetes dan usulan kelengkapan untuk mendukung akreditasi, kendaraan operasional, standarisasi gaji THLT,” ungkap Rachman.
”Sementara RSUD mengusulkan untuk dibangunnya ruang isolasi, jalan lingkungan yang sudah masuk dalam SIPD untuk didampingi pada saat pembahasan. Kesimpulannya usulan disiapkan termasuk kegiatan SPM untuk dibahas dengan tim banggar. Terkait estimasi pembiayaan kalau total tadi termasuk estimasi seluruh DAK sekitar Rp 42 miliar,” pungkas Rachman.
