PEWARTA : RUDHY M FADHEL
PORTAL LEBONG – Pasca dilaksanakannya uji kompetensi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemkab Lebong. Kendati pun masih ada dua OPD yang belum merampungkan verifikasi kebutuhan TKK, setidaknya dari jumlah 2.720 orang TKK sekitar 1.000 TKK bakal dirumahkan, karena tidak memenuhi standar uji kompetensi sekaligus menyesuaikan kebutuhan Analisa Jabatan (Anjab) hanya 1.800 TKK di seluruh OPD sesuai rekomendasi BPK hasil audit anggaran tahun 2019 lalu. Bahkan dalam APBD Lebong sudah dianggarkan sebesar Rp 22 miliar. Tentunya dengan adanya pemangkasan ini, maka ditargetkan adanya efisiensi anggaran minimal Rp 5 Milyar.
“Tim sudah bahas hasil Uji kompetensi TKK, sekitar 1.000 orang dinyatakan tidak lulus kompetensi. Untuk pengumuman nama-nama yang lulus akan diumumkan oleh OPD masing-masing dalam tiga hari ke depan,” sampai Sekda Lebong, Drs.H Mustarani Abidin, SH, M.Si didampingi Kepala BKPSDM Lebong, Husen Basri dalam konferensi pers di Ruang Rapat Setda Lebong, Rabu (5/2).
Dikatakan Mustarani, untuk jumlah 1.800 orang TKK ini juga masih bisa berubah dan tidak menutup kemungkinan jumlah itu akan berkurang. Karena masih ada dua OPD yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPRP) dan Sekretariat Dewan (Setwan) masih penyusunan dan menghitung kebutuhan TKK secara detail berdasarkan Anjab masing-masing OPD.
“Memang ketiga OPD ini masih dilakukan verifikasi ulang jumlah kebutuhan TKK berdasarkan beban kerja. Termasuk juga mereka yang yang dipekerjakan di lapangan, sehingga benar-benar harus dihitung jumlah kebutuhannya. Karena paling lama 3 – 4 hari kedepan nama-nama yang akan diperpanjang SK-nya akan diumumkan,” pungkasnya.
