PEWARTA : FERDI
KAMIS 23 AGUSTUS 2018
PORTAL BENGKULU TENGAH – Miris, tak kunjung cairnya membuat kinerja dari para pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menjadi terhambat. Bahkan, sejak 8 bulan terakhir tak banyak kegiatan yang dilakukan. Mengingat, setiap kegiatan membutuhkan biaya operasional yang tak sedikit dalam menyelenggarakan hal tersebut.
Ketua BMA Benteng, Drs. BJ Karneli menyayangkan hal tersebut, bahkan untuk sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan tak bisa berjalan dengan maksimal. Hanya saja, demi keberlangsungan kepengurusan dengan menggunakan dana pribadi seadanya.
‘’Selama ini kami patungan kalau ada kegiatan. Kami belum bisa maksimal bekerja, karena anggaran dari pemerintah tak kunjung dicairkan dan tak jelas. Kabarnya, anggarannya mencapai Rp 25 juta. Apalagi sekarang sudah 8 bulan dilantik tapi belum dapat melaksanakan kegiatan dengan baik,’’ ujar Karneli.
Sembari menunggu hal itu, Karneli bersama dengan pengurus mendatangi kantor Bupati dan Sekretariat DPRD Benteng untuk menyerahkan langsung rancangan peraturan daerah (raperda) tentang adat. Adapun, raperda tersebut akan dijadikan acuan payung hukum mengenai adat yang ada di Benteng.
‘’Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, kami membuat raperda adat dan sudah kami serahkan ke pemerintah daerah dan dewan. Harapan kami bisa ditindaklanjuti dan masuk dalam pembahasan,’’ kata Karneli.
Karneli menjelaskan, dengan raperda tersebut pemerintah dapat memberikan porsi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Benteng untuk kegiatan BMA Benteng secara resmi. Selain itu, masyarakat Benteng dapat mempedomani setiap jengkap peraturan yang berkaitan dengan adat dalam raperda yang sudah disahkan nantinya.
