PEWARTA : DIA
SABTU 23 FEBRUARI 2019
PORTAL MUKOMUKO – Polemik penetapan nama Baitul Huda pada Masjid Agung Mukomuko kian meruncing baik di tingkat masyarakat Kabupaten Mukomuko maupun di media sosial. Hal itu langsung ditanggapi Pemkab Mukomuko dalam hal ini, Bupati, H Choirul Huda, SH melalui Kabag Kesra Setdakab Mukomuko dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mukomuko. Pada Jumat (22/2), sekitar pukul 11.10 WIB, pihak Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) yang mewakili masyarakat dipanggil langsung untuk melakukan pembahasan di Gedung Balai Daerah Kabupaten Mukomuko. Ketua LP.K-P-K, Weri Tri Kusuma, SH bersama Sekretaris, M Toha, S.Sos.I bertemu dan ”menatar” Ketua MUI, Drs.H Syaikun dan Kabag Kesra, Medi Hartono terkait penetapan nama Baitul Huda.
Diakui Weri, sebelumnya banyak mendapat masukan dan aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam penetapan nama masjid tersebut. Hal itu, lantaran tidak dilakukan pembahasan dan musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Padahal, masjid tersebut dibangun yang salah satunya sebagai icon Kabupaten Mukomuko. Menurut Weri, sebelum adanya pemanggilan dari pihak pemda, lembaganya bersama sejumlah pihak berencana bakal melakukan aksi protes di depan masjid dan kantor pemda.
”Kami bertemu langsung ketua MUI dan kabag kesra. Sedangkan bupati sedang ada urusan. Kami mempertanyakan kebijakan pemerintah soal nama masjid itu. Bukan masalah nama Baitul Huda itu tidak bagus. Namun, kebijakan yang dinilai tanpa ada musyawarah mufakat dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menimbulkan polemik. Seharusnya, pemda itu membuat kebijakan sesuai dengan hasil musyawarah. Terkait apapun nama yang bakal ditetapkan kalau sudah ada kesepakatan, kami yakin tidak ada timbul polemik,” ungkap Weri.
Ditambahkan Weri, setelah ”ditatar” pihak MUI dan pemkab dengan diwakili Kabag Kesra awalnya membantah penetapan nama masjid tanpa ada musyawarah. Menurut keterangan pihak pemda dan MUI, sebelumnya telah dilakukan rapat bersama yang digelar di Ruang Pertemuan Setdakab Mukomuko. Terkait siapa saja yang hadir tidak ada kejelasan. Karena tidak meliputi keterwakilan dari masing-masing wilayah yang ada di Kabupaten Mukomuko.
”Secara tegas kami pertanyakan soal musyawarah yang katanya sudah digelar di ruang pertemuan. Tetapi kok masih banyak tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang tidak mengetahui. Bahkan, mempermasalahkan. Artinya, masalah ini hanya sepihak saja. Kita meminta pemkab untuk mempertimbangkan dan kembali melakukan pembahasan terkait penetapan nama masjid itu. Soal apapun namanya nanti, yang penting seluruh perwakilan dari tiap kecamatan itu ada. Bisa dibilang semacam sayembara. Dan Alhamdulilah usulan kami atas nama masyarakat diterima dan pemda berjanji akan membahas usai rangkaian HUT Kabupaten Mukomuko tuntas,” imbuh Weri diamini Toha.
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Mukomuko, Drs.H Syaikun saat dikonfirmasi mengakui telah bertemu langsung dengan pihak LP.K-P-K dan melakukan pembahasan masalah nama masjid. Bahkan, diakuinya penetapan nama Baitul Huda merupakan usulan dari MUI dan telah disepakati dalam rapat yang digelar bersama sejumlah pihak seperti pihak Pemkab Mukomuko, Kantor Kemenag, Sekda serta pihak yang telah diundang. Selain Baitul Huda, ada nama lain yang juga diajukan yakni Nurul Huda. Soal masalah yang saat ini mencuat, pihaknya akan memabahasnya kembali.
”Ya, kami sudah bertemu langsung dengan pihak lembaga yang mewakili masyarakat. Soal nama masjid itu memang hasil musyawarah bersama yang digelar di ruang pertemuan pemda. Semua unsur hadir, dan kami tidak tahu kalau ada yang tidak hadir. Ada 2 nama masjid yang diajukan, namun nama Baitul Huda yang terpilih dan ditetapkan. Kami juga sudah koordinasikan langsung dengan bupati. Terkait masalah yang timbul saat ini, kami akan sampaikan dan bahas kembali bersama pihak-pihak terkait secepatnya,” pungkas Syaikun.
