PEWARTA : UJ THAHAR
KAMIS 8 MARET 2018
PORTAL BENGKULU UTARA – Pengakuan dari salah seorang kontraktor golongan menengah kebawah di Kabupaten Bengkulu Utara ini sangat mengejutkan. Kata dia, (nama ada pada redaksi), seluruh paket proyek yang ia coba lobi di dinas-dinas di daerah itu sudah tidak ada peluang bagi dirinya.
Parahnya lagi sambung kontraktor yang mengaku memiliki beberapa perusahaan dan juga sanggup memberikan semacam imbalan bila ia diberikan paket proyek ini, ada sejumlah paket yang merupakan arahan dari pihak yang memiliki kedudukan cukup disegani di Bumi Ratu Samban itu.
“Saya sudah mendatangi beberapa pimpinan dinas yang tahun ini ada paket proyek pembangunan fisik atau proyek pengadaan barang, rata-rata menjawab proyek sudah ada yang punya. Bila menginginkan paket proyek, saya disarankan mengadakan lobi dari jauh-jauh hari,” kata dia.
Jika demikian, lanjut kontraktor yang merasa kecewa ini, sia-sia saja selaku pemilik perusahaan penyedia barang dan jasa ia mengurus dokumen perusahaan bila tidak kebagian pekerjaan. Malah yang mendapatkan paket tersebut orang-orang yang bukan bergerak dalam usaha pengadaan barang dan jasa.
“Bukan sedikit biaya kami mendirikan perusahaan dan mengurus perpanjangannya setiap tahun. Malah yang mendapatkan proyek orang yang bukan profesinya sebagai kontraktor. Memang paket tersebut nantinya dikerjakan oleh kontraktor tetapi itukan sudah merupakan kaki tangan pihak yang melobi paket tersebut,” kata pemborong ini layaknya curhat.
Dia juga menyebutkan sejumlah dinas dan pejabat yang pernah ditemui olehnya dalam upaya untuk mendapatkan proyek tahun anggaran 2018 ini. Namun jawaban senada selalu ia terima, dengan beragam alasan. Dipetik pengertian bahwa ia tak akan mendapatkan paket pekerjaan karena sudah ditentukan sebelum pihak panitia lelang menggelar proses tender.
Ketika ditanyakan, bagaimana bisa, bila tender dilaksanakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Menurut kontraktor yang mengaku telah bertahun-tahun bergelut di bidang jasa konstruksi ini, itu bisa saja dilakukan, dan dia juga pernah mendapatkan arahan seperti itu.
Sedangkan Ketua ULP BU Ali Wardana mengakui bahwa saat ini lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah itu belum digelar. Kata Ali, masih banyak OPD yang belum merampungkan berkas persyaratan lelang.
”Hanya satu dinas yang telah melengkapi berkasnya, selain itu belum kami terima,” kata Ali.
Sayangnya, salah seorang Kepala Dinas yang diketahui terdapat banyak paket proyek pembangunan fisik di Bengkulu Utara yakni PUPR, belum diperoleh jawabannya. Kadis PUPR BU, Heru Susanto ST selalu mengelak bila dimintai keterangannya oleh sejumlah awak media.
