PEWARTA : DIA
KAMIS 2 MEI 2019
PORTAL MUKOMUKO – Pada Kamis (2/5) pagi, masyarakat dalam yang tergabung dalam tim yang dikomandoi oleh LSM Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) dan Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) menggelar aksi di depan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko. Aksi dilakukan dalam rangka menuntut agar Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah Kecamatan Kota Mukomuko.
Hal itu karena ditemukan sebanyak 1.394 pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Alasannya karena tidak mendapat undangan atau C6, Surat Suara (Susu) habis dan waktu pendaftaran dan pemilihan telah ditutup. Belum lagi yang tidak terdaftar di DPT namun tinggal di wilayah Kecamatan Kota Mukomuko yang juga tidak bisa menyalurkan hak politiknya.
Masyarakat menuntut agar Bawaslu segera merekomendasikan untuk PSU dan menghentikan sementara proses pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, khususnya untuk wilayah Kecamatan Kota Mukomuko. Tuntutan lainnya diantaranya meminta Bawaslu untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara mulai dari KPU, PPK hingga PPK. Karena adanya dugaan upaya untuk menghalang-halangi para pemilih menyalurkan hal pilihnya.
Selain itu, melakukan evaluasi terhadap penyelenggara terkait adanya 1.394 mata pilih yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Jika ditemukan pelanggaran, pihak berwajib mesti menindaklanjuti secara hukum. Itu berdasarkan peraturan yang ada. Bahwasanya setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyalurkan suaranya demi kepentingan bersama.
Dalam aksi tersebut, Kapolres Mukomuko, AKBP. Yayat Ruhiyat, S.IK bersama Dandim 0428 Mukomuko, Letkol Inf. I Wayan Hadi bersama jajaran anggota Polres dan Kodim melakukan pengamanan. Meski aksi berjalan dengan tensi tinggi dan terbilang keras dalam menyampaikan orasinya, namun tidak sampai melakukan tindakan anarkis. Peserta aksi menyerahkan ”Baju Daster” kepada Bawaslu sebagai hadiah lantaran dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya.
”Kami atas nama masyarakat menuntut agar Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan PSU. Khusus di Kecamatan Kota Mukomuko, terdapat 1.394 pemilih yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya. Kami mempertanyakan kinerja bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilu. Karena banyak dugaan pelanggaran yang sampai saat ini dinilai ”memperkosa” hak masyarakat. PSU itu harga mati!,” ungkap Weri Tri Kusumaria, SH, Kordinator Lapangan yang juga menjabat sebagai Ketua LP.K-P-K Kabupaten Mukomuko diamini Sekretaris, M Toha, S.Sos. I.
Hal senada disampaikan Pentolan LSM KRM, Junaidi. Menurutnya, apa yang disampaikan melalui orasi merupakan hasil dari pengaduan masyarakat. Pasalnya, masyarakat yang memiliki hak untuk menyalurkan hak suaranya merasa ”diperkosa”. Masyarakat menuntut agar penyelenggara dapat menindaklanjuti masalah itu.
”Bukti-bukti di lapangan sudah kita kumpulkan. Kami membawa aspirasi masyarakat. Dan ini memang belum banyak, kalau tuntutan kami tidak ditanggapi, aksi secara besar-besaran akan dilakukan kembali. Bahkan, akan melibatkan masyarakat dari wilayah kecamatan lain. Kami minta masyarakat jangan dibodohi, karena semuanya punya hak untuk memilih,” kata Junaidi diamini Saprin Efendi dan M Isbowo Afandi, yang juga Pentolan KRM.
Sementara itu. Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Fadlul Azmi kepada para peserta aksi mengatakan pihak bawaslu akan menindaklanjuti masalah tersebut. Dan segera melayangkan surat kepada KPU Mukomuko. Terkait aksi tersebut, pihak bawaslu menghaturkan terimakasi, karena masyarakat juga ikut mengawasi dan menyukseskan pemilu.
”Secepatnya kami akan menindaklanjuti. Kita sesuai dengan ketetapan dan aturan yang berlaku. Bukan tidak mau bertindak, tentu harus ada dasar-dasarnya yang kita. Kita terima tuntutan dari para peserta aksi. Dan kami secepatnya akan melayangkan suratnya. Dan hari ini juga kita layangkan. Bila perlu, peserta aksi kami persilahkan untuk mengawalnya,” pungkas Fadlul didampingi Amrozi dan Deny Setiabudi.
