PEWARTA : DIA
PORTAL MUKOMUKO – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mukomuko sampai sejauh ini dinilai sangat minim. Padahal Kabupaten Mukomuko mekar belasan tahun silam. Sementara, bangunan fisik untuk menunjang kelancaran aktifitas masyarakat demi mencapai kesejahteraan masuk dalam skala prioritas. Sayangnya, hingga saat ini semuanya belum terealisasi secara maksimal.
Di lain sisi, ada pembangunan di tingkat OPD yang mendapat sorotan tajam. Yakni bangunan pagar 2 lapis beserta taman Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko yang dibangun menggunakan sangat besar beberapa waktu lalu. Dan sampai saat ini tidak diketahui secara jelas fungsi dan tujuannya. Sementara OPD lainnya, tidak ada satupun yang berpagar termasuk Kantor Bupati Mukomuko.
Tentu, hal itu dinilai menghamburkan dana, karena masih banyak bangunan fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa karena BKD itu gudang aset dan uang? Belum lagi informasinya di tahun ini bakal dibangun gudang aset yang bakal menyedot data miliaran rupiah. Sementara, banyak aset seperti kendaraan dinas dibiarkan berserakan. Padahal kendaraan dinas dibeli daru uang masyarakat.
”Kami melihat langsung bangunan itu. Apa fungsinya pagar 2 lapis BKD? Mungkin masyarakat belum banyak yang mengetahui dan ini harus diinformasikan. Biar masyarakat mengetahui mana pembangunan yang katanya skala prioritas. Masyarakat sangat mengharapkan pembangunan infrastruktur untuk kelancaran aktifitasnya. Kami menilai ini menghamburkan dana saja, manfaat serta fungsinya tidak jelas,” ungkap Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Kabupaten Mukomuko, Weri Tri Kusumaria, SH didampingi Sekretaris, M Toha, S.Sos.I.
Hal senada disampaikan Ketua LSM LIRA Kabupaten Mukomuko, Salman Alfarizi. Menurutnya, Pemkab Mukomuko mesti memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Karena sejauh ini, pihaknya menilai masih banyak yang belum tersentuh pembangunan.
”Pembangunan yang dibutuhkan masyarakat harus diprioritaskan. Ini, jangankan di pelosok desa, di seputaran Kota Mukomuko saja belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Contohnya saja, drainase pemukiman yang kerap meluap saat musim hujan. Tentu pemerintah beserta DPRD-nya harus memperjuangkan untuk pembangunannya,” pungkas Salman.
