PORTAL BENGKULU UTARA – Memasuki bulan ke dua Tahun 2017, sebanyak 207 desa belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban kerjanya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten BU.
Kepala BPMPD Bengkulu Utara Ir. Budi Sampurno |
Hal ini dikatakan oleh Kepala DPMPD BU, Ir. Budi Sampurno ketika ditemui portalbengkulu.com, di ruang kerjanya Kamis (2/2). Budi mengaku, pihaknya telah menyurati seluruh desa, melalui kecamatan agar pihak desa segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran dana DD dan ADD.
” Surat sudah kami kirimkan sejak bulan Januari lalu, hal ini sengaja kami geber agar laporan penyelenggaraan tentang pemerintahan desa dapat diselesaikan pada bulan Maret 2017 ini,” kata Budi.
Budi menjelaskan, pentingnya laporan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan tentang pemerintah desa ini segera dibuat, agar dapat segera melakukan pencairan anggaran DD/ADD tahun 2017 ini. ” Sejauh ini, yang baru menyerahkan laporan baru delapan desa, sisanya belum ada,” bebernya.
Lebih jauh Budi menjelaskan, pihaknya mengharapkan tahun 2017 ini, proses pekerjaan dapat terserap dengan baik oleh desa di bulan Maret mendatang. Mengingat, dari hasil evaluasi tim ahli yang terdiri dari pendamping ahli, pihak Inspektorat dan pihak DPMPD sendiri, yang sempat turun ke lapangan. proses pekerjaan tahun 2016 telah mencapai 99,81 persen.
Sementara itu, untuk tahun 2017 ini BU mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 235 Miliar, yang terdiri dari 166 miliar dana desa, dan 68 miliar dana ADD serta 1,2 Miliar dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
” Harapan kami, proses pencairan tahun 2017 ini tidak ada kendala yang berarti. Hal ini agar dapat mengejar target pembangunan di desa mencapai 100 persen. Diharapkan sleuruh desa dapat kooperatif dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban, jangan sampai menunggu untuk ditegur,” demikian Budi. (Firdaus
)