PEWARTA : ADITYA
KAMIS 17 JANUARI 2019
PORTAL KAUR – Frekuensi kunjungan keluar daerah 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur di setiap tahunya selalu tinggi. Terlebih lagi di tahun 2018 yang lalu cukup luar biasa menghabiskan uang rakyat. Anggaran terbesarnya dikeluarkan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. Dengan berbagai alasan menggodok peraturan daerah atau kunjungan sejenis lainya yang terbungkus dengan study banding yang tidak sebanding dengan produk yang di hasilkan.
Dengan adanya persoalan ini Mahasiswa Kaur angkat bicara, Rivaldo Guteres Mahasiswa Pertanian UNIB Rabu(16/01/2019) menyampaikan.
“Kami mempertanyakan Kinerja DPRD Kaur terutama pada pengawasan dan regulasi, itu sangat minim sekali tidak sebanding dengan anggaran yang mereka pergunakan. Dari anggaran tahun 2018 lebih kurang Rp. 31 Miliar, pengeluaran terbesar terserap pada kunjungan kerja anggota DPRD Kaur lebih kurang 50% dari pagu anggaran terpakai untuk Dinas Luar Daerah. Uang rakyat ini harus di ukur dengan kinerja yang baik, jika ini tidak di lakukan maka inilah bentuk penghianatan terhadap rakyat,” ungkapnya.
Sudah di masa penghujung Jabatan Anggota DPRD Kaur tapi belum ada hasil yang memuaskan. Hal senada juga di sampaikan oleh Indarno, S.Sos. Intelgent Investigasi LAI Bengkulu.
“Pemborosan anggaran cukup luar biasa yang di lakukan oleh DPRD Kaur, berbanding terbalik dengan kinerja mereka. Apa yang sudah mereka lakukan dibidang pengawasan saja jarang sekali dilakukan untuk mengawasi pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan ini tidak pernah terpantau oleh mereka,” tandas Indarno.
Apa lagi untuk buat perda, inisiatif mereka tidak mampu padahal banyak persoalan kompleks yang ada di Kabupaten Kaur, sangat miris sekali. Salah satu Anggota DPRD Kaur, yang tidak mau di sebutkan namanya, mengakui kinerja itu ada tapi masih kurang dan masih perlu di tingkatkan.
