PEWARTA : FAUZI
SELASA 14 MEI 2019
PORTAL KEPAHIANG – Komisi I Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang, melakukan hearing bersama dengan Lurah di Kabupaten Kepahiang pada Selasa(14/5). Hearing dihadiri oleh Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang untuk membahas Peraturan Bupati mengenai jabatan Ketua RT RT dan RW serta dana Kelurahan yang wacananya akan direalisasikan di tahun 2019 ini. Hearing yang dibuka oleh Ketua Komisi I DPRD Kepahiang, Nurrahman Putra, A.Md pihaknya menyampaikan jika saat ini, RT dan RW di tingkat Kelurahan
“Beban dari RT dan RW ini sangat kompleks di tengah masyarakat. Dari hearing ini kita berharap nantinya bisa memberikan solusi dan jalan keluar terhadap keluhan yang selama ini timbul,” ujar Nurahman,
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang, Iwan Zamzam menyampaikan sesuai dengan Perbub No 08 tahun 2016, penambahan RT dan RW di dalam kelurahan bisa saja dilakukan.
“Namum memang, kondisi dimlapangan tidak semudah yang dibayangkan, hanya segelintir warga yang mau maju menjabat sebagai Ketua RT/RW di kelurahan. Dalam perbub tersebut dibenarkan untuk penambahan dengan catatan minimal dalam satu wilayah terdapat 30 Kepala Kelurga (KK) di dalamnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Iwan zamzam mengatakan,
“Tak masalah jika ada penambahan tapi honornya belum bisa untuk tahun ini. Sedangkan untuk dana kelurahan informasi terakhir sudah di meja Bupati dan sudah dibahas di Bagian Hukum. Untuk diketahui dalam dana kelurahan ini tidak diakomodir untuk honorarium perangkat kelurahan. Sebab dana tersebut difokuskan untuk pemberdayaan dan juga fisik,” imbuhnya.
Lurah Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Yudi, S.Pi menyampaikan, memang kondisi di lapangan, untuk mencari warga yang mau maju sebagai RT ataupun RW.
“Dari segi pekerjaan 24 jam, baik menyelesaikan dan melayani masyarakat di dalamnya. Saya pernah dipanggil untuk mendampingi RT karena ada masalah di lingkungan jam 11 malam. Harapan kita kesejahteraan honorarium perangkat ini bisa ditambah,” tutup Lurah.
