232 Warga Eks Padang Bano Tidak Punya Jaminan Kesehatan

PEWARTA: FIRDAUS 
Foto: Ilustrasi portalberngkulu.com 
PORTAL BENGKULU UTARA – Pasca kembalinya wilayah Kecamatan Padang Bano (versi Lebong,) saat ini Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Kabupaten Lebong menonaktifkan jaminan kesehatan jamkesda warga desa tersebut. Akibatnya, 232 warga tidak memiliki jaminan kesehatan.
Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Curup Rizki Lestari, S.Si., Apt., AAAK, saat memimpin acara pembahasan tentang Perluasan Kepesertaan JKN-KIS menuju Universal Health Coverage (UHC) di ruang pola Setdakab BU membenarkan hal itu, 
” Iya kita sudah mendapatkan komfirmasi dari pihak Pemkab Lebong, sehingga peserta Jamkesda di wilayah Padang Bano itu di nonaktifkan,” ungkapnya, Jum’at (7/4).
Menyikap kondisi tersebut, pihak BPJS Kesehatan Cabang Curup tidak tinggal diam semuanya adalah warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Pihaknya BPJS langsung berkoordinasi dengan Pemkab BU, agar warga desa tersebut menjadi tanggungan Pemkab Bengkulu Utara. 
” Kita mengupayakan agar warga eks Padang Bano tersebut tetap mendapatkan jaminan kesehatan, makanya kita langsung berkoordinasi dengan Pemkab BU dicarikan solusi agar jaminan kesehatan mereka tidak terputus,” jelasnya.
Dijelaskan Rizki, jumlah peserta Jamkesda di Kabupaten Bengkulu Utara per 1 April 2017, sebanyak 1.862 peserta, ditambah lagi 2.264 jiwa yang terkena penonaktifan jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov). 
“Saat ini yang menjadi masalah kita peserta Jamkesprov non aktif yang terkena dampak pengurangan kuota tahun 2017, warga tidak lagi memiliki jaminan kesehatan. Sementara kendala untuk mencari pengganti jaminan kesehatan tersebut dari JKN-KIS, dinilai masih kekurangan,” katanya. 
Belum adanya penambahan anggaran Jamkesda, kata dia, juga menjadi terkendala. Untuk itu, pihaknya mengupayakan advokasi melalui Bupati, Dinkes, Dinsos agar dapat mencarikan solusi dari masalah ini.
Menanggapi hal itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten BU Dr. Haryadi, MM menegaskan. Pihaknya akan berupaya untuk membantu pihak BPJS Kesehatan dalam mencari solusi terbaik, termasuk peserta Jamkesprov.
“Kita akan upayakan solusi terbaik, namun sebelumnya masalah ini akan saya laporkan terlebih dahulu kepada Bupati, karena masalah ini menyangkut jaminan kesehatan warga Bengkulu Utara, dipastikan solusi terbaik akan ditemukan,” kata Haryadi.
Editor: Junaidi
banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *