Tuntut Tunjangan Non Sertifikasi, Puluhan Guru Gelar Aksi Ke DPRD Rejang Lebong

Gagal Temui Komisi I, 20 orang Guru Sampaikan Aspirasi ke Dinas Pendidikan 


PEWARTA: ZULFIMAIDI REJANG LEBONG 

Foto: para guru diterima Sekdis Dikbud RL 
PORTAL – Puluhan guru non sertifikasi di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Sabtu (29/04) gelar aksi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat guna menyampaikan aspirasinya tentang tunjangan guru non sertifikasi yang terlambat dibayarkan kepada 500 orang tenaga pendidik di daerah itu.
Dengan membawa rincian pertriwulan untuk satu orang guru, salah seorang yang tergabung dalam aksi tersebut mengatakan, untuk tahun 2016 saja mereka hanya menerima tunjangan satu triwulan, sementara 3 triwulan lainnya belum dibayarkan. Sedangkan untuk tahun 2017 baru saja diusulkan untuk triwulan pertama, itupun masih dalam proses pemberkasan.
“Dananya ada, kenapa daerah lain bisa, Rejang Lebong tidak bisa dicairkan, anggaran dari pusat diturunkan ke Kabupaten/Kota sekitar bulan agustus 2016 lalu. Ternyata, dana belum masuk dalam APBD Perubahan, sehingga tidak bisa dicairkan, tetapi pihak BKAD hanya diizinkan oleh DPRD mencairkan 3 Bulan Pertama saja untuk dicairkan,” kata Dia.
Gagal menemui unsur Komisi I DPRD RL, 20 orang perwakilan para guru beralih menemui pihak Dinas pendidikan setempat, kedatangan mereka diterima oleh Sekretaris Dinas (Sekdis) dinas pendidikan RL, Drs Noprianto.
Noprianto menjelaskan, permasalahan disetiap kabupaten itu berbeda-beda, sementara di Rejang Lebong, sudah tidak mungkin lagi lantaran untuk tahun 2017 dana dari pusat masuk ke kas setelah APBD Perubahan disyahkan atau ketok palu. 
“Namun kita berupaya semaksimal mungkin mudah-mudahan sekitar tangal 3 Mei minggu depan berkas sudah dinaikkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Namun hanya untuk satu triwulan saja atau sekitar Rp 250 Ribu perbulan,” kata Noprianto.
Sedangkan untuk tahun 2016 Noprianto mengaku, pihaknya menunggu juknis pembayaran hutang secepat mungkin diterima. Pengakuan Dia, daftar penerima tunjangan non sertifikasi sudah dikatongi pihaknya.
“Kita akan berusaha untuk mengusulkannya dan mudah-mudahan saja bisa disetujui,” tutup Noprtianto.
banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *