PEWARTA: RAI SAPUTRA
SELASA 18 JULI 2017
PORTAL KAUR – Mengingat laporan tertulis yang disampaikan oleh forum Wartawan LSM dan Ormas bersatu terkait pelaksanaan DD 2016 kepada pihak kejaksaan belum memuaskan, forum ini akan meminta laporan hasil periksaan (LHP) kepada Inspektorat setempat.
Ketua forum, Aprin Taskan Yanto SE, mengakui, pihaknya tidak akan berhenti dan terus melengkapi data akurat dari temuan penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan DD tahun lalu khususnya 17 desa yang disinyalir telah melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan Juknis dan Juklak DD 2016.
“Selain LHP, kami juga akan mempertanyakan tentang pekerjaan pemasangan bronjong sepanjang 24 meter senilai Rp 17 Juta di Desa Kedataran Kecamatan Maje hingga sekarang belum dilaksanakan, sementara laporannya dibuat pekerjaan tersebut selesai 100 persen,” beber Aprin Selasa.
Sedangkan untuk desa Muara Dua Kecamatan Nasal, kata Aprin, sudah dapat dipastikan terdapat kerugian negara sekitar Rp 200 Juta tetapi dilakukan audit kembali. Menurut Dia sampaikan saja langsung ke tim ahli atau BPKP.
Menyangkut temuan terhadap tambak udang yang ditengarai merusak sepadan pantai, eko sistem dan terumbu karang termasuk pencemaran lingkungan dan taman wisata alam (TWA), forum ini akan menyampaikan laporan secara resmi kepada Kepolisian yakni Polres Kaur.
“Contohnya di desa Linau Kecamtan Maje, benar disana sebagai kawasan agropiltan yang mempunyai arti luas, seperti kawasan perkebunan, pertanian, perikanan dan budidaya, hanya saja kelemahan di sana adalah tidak dicantumkan zonasi di dalam RTRW tersebut,” tutup Aprin.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Douglas Pamino Nainggolan SH MH, melalui Kaksa Intel Ghufron SH mengatakan, setiap laporan yang diterima akan dipelajari dan diperiksa.
“Harap bersabar, dikarenakan personil kita terbatas sementara pekerjaan cukup banyak, prosesnya membutuhkan waktu lebih panjang dan secara bertahap, pada intinya semua akan kita proses,” tegas Ghufron.
Editor: Uj
