PEWARTA : M FAUZI
JUMAT 26 JANUARI 2018
PORTAL KEPAHIANG – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Kepahiang, Drs. H Mulya Hudori MPd menyebutkan, keputusan CJH berangkat atau tidak merupakan keputusan pihak Kementerian Agama (Kemenag) RI. Namun, keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari daerah pemberangkatan.
Artinya, sekalipun telah terjadi kurang akuratnya data Administrasi Kependudukan (Adminduk) karena terdapat sekitar 10 CJH yang memiliki e-KTP Kepahiang namun yang bersangkutan tidak berdomisili di Kepahiang, bila direkomendasikan maka akan diberangkatkan.
“Tentang batal atau tidaknya CJH tersebut berangkat, keputusanya ada di Kemenag RI berdasarkan rekomendasi dari daerah asal pemberangkatan,” kata Mulya Hudori, Jumat.
Menepis anggapan ada dugaan permainan dalam proses pendaftaran calon jamaah haji, Mulya Hudori mengatakan pihaknya di kabupaten hanya sebagai wadah, sedangkan urusan data kependudukan berada di Dukcapil.
“Kita di kabupaten hanya wadah bagi para CJH yang akan mendaftar untuk berangkat naik haji, sedangkan urusan kependudukan ada di dinas dukcapil. Untuk nama-nama CJH yang akan berangkat kita lagi verifikasi kelengkapan dokumen nya,” terang dia.
Dijelaskan, kuota untuk Kabupaten Kepahiang sebanyak sebanyak 110 orang. sedangkan waiting list atau daftar tunggu hingga saat ini telah mencapai 1.980 orang.
Disisi lain, pihak Dinas Dukcapil Kepahiang melalui Kasi Pelayanan Kependudukan Oly Sitepu mengakui, hingga saat ini para CJH asal Kabupaten Muratara masih melengkapi dokumen kependudukan
“Ada sepuluh warga Muratara yang telah pindah domisili ke kabupaten Kepahiang, dan dari informasi yang saya dapat kan ada tujuh diantaranya telah memiliki e-KTP Kepahiang kini tengah mengurus akte kelahiran,” beber Oly.
Kata Sitepu, e-KTP yang bersangkutan bisa diterbitkan atas dasar yang bersangkutan telah mengajukan surat pindah dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) ke Kabupaten Kepahiang.
Editor : Uj
