PORTAL MUKOMUKO – Proyek pembangunan ruang rawat inap dan gedung gizi RSUD Mukomuko yang dilaksanakan pekerjaannya oleh CV Bakti Muda Mandiri dan diawasi oleh konsultan CV Bimigide Consulting Engneer, sempat terkendala lantaran tim PHO menolak menandatangani berita acara.
Penolakan menandatangani berita acara serah terima pertama pekerjaan atau dengan sebutan lain Provisional Hand Over ( PHO ) proyek yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 itu lantaran dinilai kondisinya tidak layak untuk diterima.
Namun apa yang terjadi kemudian? Ternyata proyek tersebut mendapat jaminan hukum dari salah seorang yang cukup berpengaruh di daerah itu sehingga tim yang tadinya menolak, akhirnya mau tidak mau harus bersedia menandatangani.
” Awalnya tim menolak menandatangani berita acara PHO, bahkan salah seorang wanita yang menjadi anggota tim sempat menangis ketika diminta untuk menandatangani, lantaran ia khawatir akibat dibelakang hari,” ujar sumber – nama ada di redaksi.
Menanggapi kejadian itu, Ketua Komisi III DPRD Mukomuko Hermansyah, S.Com menandaskan, bila tim PHO melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya tetap bertahan dengan kebenaran sekalipun mendapat tekanan.
“ Walau mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga, tim PHO semestinya tetap berjalan pada koridor ketentuan yang berlaku. Bila dikemudian hari terjadi permasalahan atas gedung tersebut otomatis tim PHO yang akan terseret,” tandas Hermasyah, akrab disapa Etok.
Sejak awal, sebelum gedung tersebut dibangun kata Etok, Komisi III DPRD, kurang sepakat dengan perencanaan, sebab pada pekerjaan bantaran pondasi tidak menggunakan tiang pancang cor. Namun ketika itu konsultan beralasan akan mempengaruhi bangunan disekitarnya.
” Waktu itu konsultan menyebutkan penopang pondasi cukup menggunakan pancang kayu. Semestinya sejak awal konsultan sudah menganalisa tekstur tanah pada lokasi supaya bangunan yang berdiri diatas lahan gambut tersebut terjamin daya tahannya. Selain itu kita juga menyayangkan gedung tersebut kelihatan miring,” beber Etok.
Editor : Uj
