PEWARTA : RUDHY M FADHEL
PORTAL LEBONG – Pada Rabu (13/11), DPRD Lebong menggelar sidang paripurna penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Dalam proses penandatanganan, Bupati Lebong diwakili Sekdakab Lebong, Mustarani. Turut hadir kepala OPD dan Forkopimda.
Rapat yang dilaksanakan di gedung utama DPRD Lebing dipimpin Ketua DPRD, Carles Ronsen didampingi Waka II, Popi Ansa dan dihadiri 19 anggota DPRD.
“Maka dapat disepakati dengan struktur APBD Lebong dengan target Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2020 disepakati sebesar Rp. 791,889,491,371. kemudian perubahan belanja daerah disepakati sebesar Rp. 796,684,291,892,” papar juru bicara Banggar DPRD Lebong, Pip Haryono dalam laporannya.
Ditambahkan Pip Haryono.
”Pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan disepakati sebesar Rp. 9.794.800.521. Sedangkan pengeluaran Pembiayaan disepakati untuk penyertaan modal sebesar Rp 5 Milyar. Dengan demikian, pembiayaan Netto disepakati sebesar Rp 4.794.800.521. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara sudah dirinci dan telah disepakati berdasarkan hasil rapat kerja Komisi dan rapat kerja Banggar,” imbuhnya.
Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen menerangkan bahwa.
”Alokasi anggaran ditetapkan berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dirinya pun berharap KUA PPAS yang telah disepakati, menjadi acuan dalam penyusunan serta pembahasan lebih rinci, antara Banggar dan TAPD Lebong tentang APBD Tahun 2020,” terang Carles.
Hal senada disampaikan Sekdakab Lebong, Mustarani.
”Bahwa KUA PPAS APBD Lebong 2020, diarahkan untuk beberapa poin. Meliputi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian daerah. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin. Selanjutnya untuk program mengurangi angka kemiskinan dan mewujudkan pemerintahan yang good governance,” tutupnya.
