PEWARTA : RUDHY M FADHEL
PORTAL LEBONG – Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong masih terus dipantau oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bengkulu. Sebelumnya sempat mencuat terkait belanja barang berupa kendaraan dinas. Kali ini, kabarnya BPK tengah menyoroti Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di kantor wakil rakyat tersebut.
Jumlah THLT di Sekretariat DPRD Lebong saat ini mencapai 278 orang. Ini terlihat dari salinan undangan yang diterima sejumlah awak media di kabupaten, yang isinya seluruh THLT Sekretariat DPRD Lebong dipanggil untuk wawancara dengan Tim Auditor BPK pada Sabtu (6/6) pukul 08.30 WIB di Sekretariat DPRD Lebong.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui secara pasti perihal apa membuat BPK memanggil ratusan THLT. Namun, dalam undangan yang ditandatangi oleh Plt Sekretaris DPRD Lebong, Indra Gunawan, SPi tersebut, tertera THLT diminta untuk membawa KTP, fotocopy buku rekening dan fotocopy SK THLT Tahun 2020.
Rumor yang beredar di Sekretariat DPRD Lebong sendiri, BPK informasinya akan memeriksa jumlah keseluruhan THLT, apakah memang benar sesuai jumlah sebanyak 287 orang tersebut. Bahkan buku rekening, SK dan KTP yang harus dibawa THLT, diduga akan menjadi bahan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk menelusuri jumlah uang honorarium yang diterima THLT dan memastikan tidak adanya THLT fiktif di Sekretariat DPRD Lebong.
Setidaknya jadwal undangan audiensi ini sedikit membuka terkait soal honor dan jumlah THLT yang dikabarkan masuk dalam sorotan BPK RI Perwakilan Bengkulu. Beberapa hari lalu sejumlah THLT yang aktif masuk bekerja mulai mengeluh. Lantaran adanya pemotongan honor, jika THLT tersebut tidak hadir. Mereka tidak keberatan dengan pemotongan jika mereka memang tidak hadir bekerja, namun keluhan mereka bagaimana dengan oknum THLT yang sangat jarang dan diduga tak pernah hadir, namun tetap mendapatkan gaji.
“Honor kami ditransfer langsung ke rekening, ternyata ada potongan setelah saya cek ternyata potongan tidak hadir. Kami ikhlas kalau dipotong sesuai jumlah ketidakhadiran kami. Tapi kami merasa kurang adil karena banyak THLT yang jarang masuk, kenapa bisa sama pemotongannya dengan kami,” ungkap salah satu THLT yang meminta tidak dicantumkan namanya seperti dilansir dari berita satu.go.id.
Menariknya, saat dikonfirmasi kepada Kabag Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Lebong, Beny Kodratullah malah mengaku tidak tahu-menahu soal anggaran honor THLT Sekretariat DPRD Lebong.
“Maaf saya tidak tahu-menahu, jangankan honor THLT, sebagai Kabag Anggaran dan Pengawasan saja, saya sampai saat ini tidak tahu berapa anggaran keseluruhan di Sekretariat DPRD Lebong yang sudah terserap. Karena memang selama ini saya tidak pernah dilibatkan, termasuk laporan pencairan dan realisasi anggaran. Silakan tanya Sekwan dan bendahara rutin,” singkat Beny.
