PEWARTA : RUDHY M FADHEL|
PORTAL LEBONG – Bupati Lebong Kopli Ansori sebut bahwa APBD Kabupaten Lebong adalah untuk masyarakat Lebong yang bahagia dan sejahtera. Hal ini disampaikan Kopli Ansori saat memberikan kata sambutan dalam rangka membuka dan menutup pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan. Dimana pada Kamis (17/02/2022) di dua lokasi yang berbeda yakni Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Bingin Kuning.
Untuk Kecamatan Lebong Selatan data yang berhasil dikumpulkan oleh awak Media PortalBengkulu.com terdapat 41 usulan dari 6 desa dan 4 kelurahan diantaranya :
1. Desa Mangkurajo dengan dominasi usulan yaitu penaggulangan kemiskinan dengan program usulan perbaikan RTLH sebanyak 44 unit dengan nilai Rp 1 Miliar.
2. Desa Sukasari didominasi usulan penanggulangan kemiskinan yakni perbaikan RTLH sebanyak 22 unit dengan nilai Rp 660 juta.
3. Desa Turan Tiging didominasi juga dengan usulan penanggulangan kemiskinan dengan usulan program pembangunan rumah baru sebanyak 30 unit dengan nilai Rp 900 juta.
4. Desa Tik Jeniak sama seperti desa lainnya diatas mengusulkan perbaikan RTLH dengan jumlah 20 unit nilai Rp 600 juta.
5. Desa Manai Blau yang didominasi dengan usulan peningkatan infrastruktur daerah yakni pembangunan pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU).
6. Kelurahan Tes didominasi lebih kepada layanan kesehatan yakni peningkatan sarpras posyandu popsbindu dll.
7. Kelurahan Taba Anyar dan Kelurahan Mubai didominasi oleh kegiatan kebudayaan dan pendidikan anak .
Sementara di Kecamatan Bingin kuning, gelaran Musrenbangcam dimulai sekira Jam 14. 30 WIB hingga pukul 17 30 WIB berjalan dengan cukup hangat dan penuh semangat. Terpantau berbagai usulan dari pemerintah desa yang sudah dan telah direkap serta dibacakan Camat Bingin kuning Karter Jaya S.Sos dikupas dan dikaji dengan seksama oleh Bupati Lebong Kopli Ansori, selain ditanggapi oleh kepala OPD dituju.
Kopli Ansori disamping menyampaikan betapa pentingnya komunikasi dan kordiansi antar pemerintah desa dan kecamatan dengan OPD tehnis di kabupaten untuk percepatan pembangunan dan berikut perencanaannya, juga mengingatkan pentingnya pembangunan yang memiliki azas manfaat bagi masyarakat sebagai skala prioritas.
Bahkan Kopli Ansori sempat mempertanyakan demi melihat tidak adanya usulan pembanguan irigasi yang diperuntukkan bagi adanya lahan persawahan di areal Padang Peak yang sudah sekian tahun kesulitan mendapatkan suplay air dan terpaksa ditinggalkan dan tidak dikelola secara maksimal. sebagaimana pernah diberitakan oleh Media Online PortalBengkulu bebrapa waktu lalu.Dan berita terkait lainnya diantaranya berikut ini.
Hebohnya, disaat hangat-hangatnya perjalanan diskusi yang membahas berbagai pembahasan atas berbagai usulan tersebut, Bupati Lebong Kopli Ansori sempat-sempatnya memanggil nama Kepala Perwakilan Media Online PortalBengkulu untuk memastikan adanya usulan pembangunan irigasi atau saluran air yang memiliki azas manfaat sangat mendasar bagi warga Lebong khususnya pemilik dan penggarap lahan yang ada di daerah Padang Peak Desa Talang Liak Satu yang tidak terdapat dalam draff usulan desa dalam Musrenbangcam Bingin Kuning.
“Rudhy Fadhel mana ? “ terdengar suara Bupati Lebong melalui pengeras suara menanyakan keberadaan Kepala Perwakilan Media Omnline Portalbengkulu.com Biro Kabupaten Lebong.
Demi mendengar namanya disebut dan ditanyakan serta dipanggil oleh orang nomor satu di Kabupaten Lebong tersebut, Rudhy Muhammad Fadhel yang sekaligus adalah Wartawan Media Online Portal Bengkulu wilayah Kabupaten Lebong tergesa memasuki ruangan rapat musrenbangcam asal sumber suara.
Bupati Lebong menyampaikan dan memastikan bahwa persoalan lahan persawahan yang mengalami kekeringan dan kekurangan air dan membutuhkan irigasi atau saluran air tidak ada dala usulan pemerintah desa melalui musrenbangcam ini. Sementara hal tersebut sangat dibutuhkan dan memiliki azas manfaat yang sangat mendasar terhadap apa yang disebut dan disampaikan Bupati Lebong tersebut hanya disikapi oleh Rudhy Muhammad Fadhel dengan siam dan terkesima karena tidak menduga kalau hal tersebut tidak diusulkan oleh pemerintah desa untuk dibangun dalam rencana pembangunan mendatang.
