PEWARTA : FAUZI
SENIN 18 MARET 2019
PORTAL KEPAHIANG – Bappeda Kabupaten Kepahiang menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2019. Kegiatan dilaksanakan di Aula Guest House Kepahiang (18/03.2019). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid,MM. IPU dihadiri juga oleh Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi keuangan Dr. Soemarno, Forkopimda Kepahiang, Sekda Kepahiang, Asisten, Kepala OPD, Camat, Lurah/Kades serta tokoh masyarakat di Kabupaten Kepahiang.
Dikatakan Kepala Bappeda Ir. Ris Irianto dalam sambutannya, Musrenbang RKPD 2019 ini bertujuan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD, yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi OPD. “Termasuk informasi mengenai rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Tk.II, APBD Tk.I, APBN dan sumber pendanaan lainnya,” kata Ris Irianto.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Dr. Soemarno menjelaskan bahwa dana pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten Kepahiang yang berasal dari Pemerintah Pusat Tahun 2019, sebesar Rp.55.042.821.000,- (Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dan yang berasal dari dana APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.80.683.166.420,- (delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah).
“Saya berharap musrenbang penyusunan RKPD ini menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dan perencanaan pembangunan yang dihasilkan bersifat komprehensif baik dari sisi kepentingan nasional maupun daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun mendatang,” jelas Soemarno.
Pada sambutannya, Bupati menjelaskan pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat undang-undang yaitu perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yang akan dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan dan desa, yang selanjutnya dilaksanakan di tingkat kecamatan, kemudian dilaksanakan di tingkat kabupaten hingga sampai pada tingkat provinsi dan nasionalpenggabungan antara perencanaan botton up dan top down.
“Kegiatan musrenbang rkpd yang kita laksanakan ini sangat penting karena merupakan bahan bagi penyusunan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas) serta rencana apbd kabupaten kepahiang tahun anggaran 2020 yang akan datang,” Jelas Bupati.
Bupati menambahkan, bawah dalam 3 tahun masa kepemimpinannya telah berhasil melaksanakan kegiatan prioritas diantaranya dalam bidang tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melakukan pembenahan aset daerah, baik berupa lahan, bangunan dan lainnya. pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melakukan sertifikasi lahan perkantoran sebanyak 155 persil dengan luasan kurang lebih 70.000 meter persegi,
“Yang artinya sekitar 80-90 persen lahan milik pemerintah kabupaten kepahiang telah disertifikasi untuk menghindari konflik penggunaan lahan dan penyalahgunaan lahan,” tambah Bupati. (selanjutnya lihat tabel capaian pemerintah).
Terakhir Bupati berharap agar seluruh OPD dan delegasi dari kecamatan-kecamatan agar bisa lebih memprioritaskan pada program-program unggulan Kabupaten Kepahiang. Dengan demikian diharapkan akan tercapainya peningkatan perekonomian masyarakat, tersedianya infrastruktur dan fasilitas umum, peningkatan produktivitas pertanian, diperolehnya jaringan pemasaran ukm serta terwujudnya destinasi pariwisata.
