PEWARTA : DIA
PORTAL MUKOMUKO – Pada Senin (21/12), ratusan tenaga honorer mulai dari Satpol PP, Petugas Damkar, BPBD, Guru di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko dan perwakilan dari sejumlah kecamatan mendatangi gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko. Kedatangannya yang juga didampingi Pengurus PGRI dalam rangka meminta kejelasan akan pembayaran hak yang belum diberikan hingga saat ini yakni 3 bulan. Kedatangan rombongan disambut Ketua dan Anggota DPRD yang memastikan masalah tersebut akan diperjuangkan.
Sebelum mendatangai Sekretariat DPRD, para honorer juga sempat mendatangi Gedung Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko untuk menyakan perihal pembayaran gaji/honor. Namun belum mendapat jawaban dan kejelasannya. Para honorer sendiri menuntut pembayaran 3 bulan gaji lantaran kewajiban telah dilaksanakan sebagai mana mestinya. Hal itu lantaran desakan kebutuhan dan ekonomi. Ditambah lagi saat ini tengah suasa pandemo covid-19.
Rasita Ketua PGRI meyampaikan kedatangan mereka dan rekan-rekan ingin mendqapatakan kejelasan informasi terkait belum terbayarnya tenaga Honor daerah serta kontrak
“Selaku pengurus PGRI tentu kita ikut prihatin dan memperjuangkan nasib para honorer khususnya guru. Karena sudah 3 bulan tenaga guru honda tidak menerima gaji mulai dari bulan Oktober, November dan Desember dengan jumlah tenaga kontrak 1.183 orang. Sebelumnya kami sudah kordinasi dengan dinas terkait dan informasinya sudah mengajukan kebagian keuangan. Bahkan kami juga sudah datang ke bagian keuangan daerah untuk menanyakan lebih lanjut,” ungkap Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, Rasita.
“Kami ingin meminta tolong dengan anggota dewan itu sebagai wakil dari kami, mohon kepastian itu dan kapan gaji kami bisa terima. Dan mohon ada kepastian dalam hitam putih. Kami tidak mau menunggu terlalu lama, intinya saya cuma ingin meminta untuk dibayarkan haknya besar harapan mereka terhadap gaji tersebut pak”, tegas Rasita di hadapan ketua dan anggota dewan.
Hal senada yang disampaikan Nopri, perwakilan Satpol PP dan Damkar yang juga meminta anggota dewan untuk memperjuangkan nasib para honorer yang sampai saat ini belum mendapatkan haknya.
”Kami sangat berharap kepada dewan yang terhormat bisa menyelesaikan permasalahan kami ini. Gaji yang belum dibayarkan ini sangat diharapkan oleh keluarga kami apa lagi kita menghadapi pandemi covid-19 ini. Kalau memang juga tidak bisa terselesaikan kami akan antarkan mobil damkar ini ke dewan atau ke sekda nanti. Karna kerja kami ini sebenar bekerja bukan main-main,” tegas Nopri.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, M Ali Saftaini, SE menyampaikan bahwa pihaknya sudah sepakat meminta komisi II memanggil BKD untuk menyelesaikan masalah ini. Dan menurutnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau seandainya unsur-unsur pendapatan itu masuk tentu tidak ada kendala pembayarannya dan kecuali memang ada unsur-unsur pendapatan yang kemaren kita asumsi-asumsi pendapatan yang kita sepakati pada penyusunan APBD ada yang tidak masuk. Bisa jadi mengakibatkan terlambat bayar ini. Maka nanti kita akan mencoba cari skala prioritas yang mana yang lebih penting. Yang jelas, kita akan ikut memperjuangkannya,” jelas Ali.
”Kita akan meminta komisi II untuk melihat kembali kegiatan-kegiatan yang begitu tidak penting sehingga anggaran yang ada nanti bisa kita fokuskan untuk pembayaran gaji. Untuk masalah ini sepertinya biaya yang besar sekitaran Rp 4 M lebih atau kurang. Saya sudah tegaskan bahwa untuk 2020 tidak ada untuk pokir dewan yang berhubungan dengan fisik yang kita laksanakan di tahun 2020. Jadi tidak ada anggaran daerah yang tersedot untuk pokir dewan,” imbuh Ali.
