PEWARTA : RUDHY M FADHEL
PORTAL LEBONG – Sepertinya upaya Pemerintah Kabupaten Lebong tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan terhadap upaya permintaan audit tertentu mengenai polemik kelebihan bayar dari pemerintah kabupaten atas tagihan Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari PT. PLN ULP Rayon Muara Aman yang terindikasi bila diakumulasikan mencapai puluhan miliar rupiah. Dimana surat permintaan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Lebong ke BPK-RI Perwakilan Bengkulu sudah dilayangkan dan diterima lebih dari 60 hari yang lalu.
Diwawancarai awak media ini, Meri Ketua Tim dari BPK-RI Perwakilan Bengkulu saat usai pelaksanaan Entry Metting bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Lebong dan didampingi oleh Sekretaris Daerah terkait surat permintaan audit tertentu yang diminta menjelaskan bahwa terhadap surat permintaan audit tertentu atas LPJU oleh pemerintah daerah Lebong tersebut sudah ditelaah. Namun permintaan audit tertentu tersebut melibatkan pihak lain yang diluar kapasitas BPK-RI. Untuk lebih lanjutnya nanti surat permintaan audit tertentu tersebut akan dijawab oleh Humas BPK-RI.
Ditempat yang sama Sekretaris Daerah, Mustarani Abidin mengamini apa yang disampaikan oleh pihak BPK-RI tersebut.
”Jika diperlukan nanti kita kembali akan ke BPK RI untuk mendapatkan jawaban tertulis atas surat permintaan audit tertentu tersebut,” ujar Mustarani Abidin.
